Hal ini dilakukan karena keberadaan perusahaan asing itu dianggap tidak mensejahterakan umat, bahkan secara keseluruhan keberadaan Freeport di Papua juga telah menimbulkan masalah serius yang terjadi secara terus-menerus. "Selama ini, keberadaan perusahaan asing itu di wilayah Kabupaten Mimika tak menyejahterakan umat, dalam hal ini rakyat kecil," kata Pelaksana Sekretaris PGGP, Pdt. Wiem Maury di Kota Jayapura, Selasa (7/6).
Menurut Wiem, permintaan peninjauan kembali kontrak itu merupakan salah satu dari 22 pokok-pokok rekomendasi yang dihasilkan Konferensi Transformasi Papua dalam rangka Paskah Nasional 2011 yang dilaksanakan PGGP di Gedung Olahraga Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, pada tanggal 3-5 Juni 2011 lalu. "Konferensi ini diikuti perwakilan pemerintah dan semua denomasi gereja yang ada di tanah Papua, baik dari Provinsi Papua maupun Papua Barat," katanya.
Tujuan konferensi ini adalah untuk menyamakan persepsi di antara para pemimpin agama dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah krusial di bidang pemberdayaan umat, pendidikan, dan mental spiritual. Selain itu, juga untuk menemukan solusi sebagai paradigma bersama gereja-gereja dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan umat Kristen di Indonesia, khususnya di tanah Papua. "Konferensi ini juga bertujuan mencapai kesepahaman membangun orang Papua sesuai substansi otonomi khusus, yakni keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan. Selain itu, juga menemukan kesepakatan bersama antara gereja-gereja dan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah gereja di Indonesia," kata Sekretaris Umum Panitia Paskah Nasional 2011 dan Konferensi Transformasi Papua, Victor Abraham Abaidata.
Inilah salah satu langkah inisiatif gereja melihat kenyataan populis yang semakin tergerus kepentingan otoritas dan kebijakan yang jauh dari kesejahteraan rakyat kecil. Mari dukung terus langkah setiap gereja yang berjuang di tiap bidangnya untuk melakukan tindakan dan memberi dampak yang nyata bagi sesama.
Source : Berbagai Sumber/DPT
