Tak bisa melangsungkan ibadah di tempat yang semestinya yaitu di gedung ibadah, membuat mereka harus beribadah di jalanan. Di jalanan, berbagai kelompok massa menekan mereka dan akhirnya berujung ricuh. Rumah jemaat yang dijadikan tempat ibadah sementara pun dilarang. Itulah yang terjadi di GKI Yasmin. Lalu, masyarakat mulai bertanya-tanya, mengapa SBY hanya diam saja?
Banyak desakan dari berbagai kalangan kepada SBY untuk segera menertibkan Walikota Bogor. Presiden dituntut untuk turun tangan dan bertanggung jawab. Bila MA masih dianggap sebagai lembaga tertinggi yudikatif, maka semua pihak harus tunduk sebab putusan MA mengingat semua warga negara. Dan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan eksekusi putusan MA tersebut adalah pemerintah termasuk jajaran di dalamnya, uangkap Usman Hamid, Direktur International Center for Transitional Justice. Bila terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kasus serupa akan menjalar kemana-mana. Namun, tetap saja tidak ada tanggapan dari SBY.
Koordinator Program The Wahid Institute, Rumadi pun melontarkan nada serupa. Menurutnya, pemerintah tak serius menyelesaikan masalah GKI Yasmin. Hal ini terlihat dari tiga kali dibatalkannya rapat gabungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas masalah itu. Rumadi pun menagih janji SBY kepada Pendeta GKI Papua dan PGI di Cikeas bahwa akan turun langsung menyelesaikan persoalan GKI Yasmin. “Presiden, apa yang kau tunggu? Bawahan Anda, Walikota Bogor dan menteri-menteri terkait sudah nyata-nyata tak bisa menyelesaikan,” pungkasnya.
Lalu, apakah alasan di balik diamnya SBY menurut versi Rachland Nashidik, seorang pejuang HaM sekaligus pendiri lembaga pemantau HAM Imparsial? Nashidik mengatakan bahwa tidak tersedianya dasar hukum yang cukup bagi presiden untuk melakukan intervensi, itulah alasannya mengapa SBY selama ini diam saja.
Permasalahan GKI Yasmin makin berlarut-larut dan kompleks. Penyelesaian yang bagaimana yang terbaik buat masalah ini? Kiranya pemerintah bisa melihat dan memperbaiki masalah ini agar didapat jalan keluar yang baik dan ini harus dilakukan segera. Jika tidak, semua pihak akan merasa benar sehingga jalan keluar yang dicari semakin susah didapat. Jangan sampai membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah Indonesia bukan negara yang bebas beragama seperti yang dikumandangkan selama ini, namun ‘menindas’ kelompok minoritas dengan cara tertentu.
Sumber : berbagai sumber/lh3
