Terkait aksi kekerasan mengatasnamakan agama yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat akhir-akhir ini menyebabkan pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri dinilai hanya pintar berkilah bukan bertindak. “Kementrian Dalam Negeri selalu bilang akan memberikan peringatan dan kalau melanggar terus akan dibubarkan. Padahal aksi kekerasan ini sudah jelas, jika negara hadir maka aksi anarkisme ini bisa segera teratasi,” ujar Budayawan Romo Mudji Sutrisno saat berkunjung ke SCTV Tower, Jakarta, Selasa (21/2).
Romo Mudji menjelaskan, kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini sudah memasuki taraf membahayakan karena menyebabkan korban tewas hingga hilangnya mata pencaharian seseorang. Polisi seharusnya tegas mengatasi masalah ini. Ia juga meminta aparat keamanan tak ragu bertindak dengan dalih takut melanggar HAM. Pasalnya, perbuatan ormas ini sudah jelas mengambil hak kelompok minoritas serta melawan pemerintah. “Tragisnya, kantor Kemendagri dirusak tapi masih saja ormas tersebut dibiarkan begitu saja, seharusnya pemerintah segera bertindak,” ujarnya.
Terkait kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Romo Mudji pun memberikan pendapatnya. Menurutnya, masalah ini sudah menjadi sorotan dunia. Pasalnya, larangan beribadah bagi umat tertentu melanggar HAM. Selain itu, ia juga meminta pintu dialog antar pemuka agama dibuka. Hal ini sangat mendesak karena masyarakat harus belajar menerima perbedaan di tengah kemajemukan.
Di satu sisi, ada ormas yang sepertinya dibiarkan oleh pemerintah untuk berbuat sesuka hati mereka. Di sisi lainnya, tidak ada kebebasan dalam beribadah oleh suatu kelompok agama lainnya. Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama, tidak seharusnya hal yang seperti ini terjadi. Mari wujudkan sila pertama yang kita junjung di dalam Pancasila itu, sila Ketuhanan yang Maha Esa.
(liputan6)
