Seperti telah diberitakan bahwa demi menjaga keutuhan serta persatuan budaya pela gandong diantara masyarakat Maluku, umat Kristen di Kepulauan Aru akan turut menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi Maluku ke-24 pada 21 - 28 Mei 2011 ( baca: Jaga Budaya Pela Gandong, Kristen Maluku Sukseskan MTQ). Bahkan direncanakan para pendeta juga akan ikut menyanyikan Mars MTQ saat penyelenggaraan acara itu di Dobo, ibu kota kabupaten setempat.Sekretaris Daerah Kepulauan Aru, Bram Gainau, di Dobo, Rabu (30/3/2011), mengatakan sedang berkoordinasi dengan Ketua Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) setempat, Pdt Max Waitau, untuk menghimpun para pendeta dan sejumlah jemaah Kristen untuk menyanyikan mars MTQ. "Saya juga sudah berkoordinasi dengan Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) Sinode GPM Pdt DR John Ruhulesin untuk kegiatan tersebut dan telah mengarahkan Kristen agar turut menyukseskan MTQ," ujarnya.
Bram yang juga Ketua Panitia MTQ XXIV tingkat Provinsi Maluku itu mengatakan, Kementerian Agama Kepulauan Aru telah berkoordinasi dengan pimpinan agama di daerah tersebut untuk menyukseskan pesta iman basudara (saudara) Muslim, termasuk menyanyikan mars MTQ. "Jadi MTQ XXIV yang Kepulauan Aru sebagai tuan rumah harus dilaksanakan dengan semangat orang basudara dibingkai budaya pela dan gandong sebagai cerminan jalinan keharmonisan antarumat beragama sebagai warisan leluhur," katanya.
Pdt Max Waitau mengatakan siap mengoordinasi para pendeta dan jemaat di Dobo untuk menyanyikan mars MTQ. "Ini dukungan umat Kristen di Kepulauan Aru untuk menyukseskan NTQ yang menjadi kewajiban sebagai bagian dari warga masyarakat setempat," ujarnya dan menambahkan, di daerah ini terdapat 92 jemaat dengan 80-an orang pendeta.
Inilah salah satu bukti bahwa toleransi umat beragam didaerah dapat dipersatukan dengan sendirinya tanpa campur tangan dan kesepakatan dari pihak luar daerah tersebut. Ketulusan hati dan peran serta masyarakat daerah untuk menjaga keamanan umat beragam dalam beribadah perlu dijadikan contoh oleh pemerintah pusat sekalipun.
Source : kompas.com/DPT
