Seorang uskup yang berdomisili di Dataran Tinggi Tengah, Vietnam melakukan komplain kepada pemerintah pusat setelah pemerintah distrik menolak memberikan izin kepada para pastor untuk merayakan Paskah dengan orang-orang dari etnis minoritas.
"Kebebasan beragama bukan kemurahan hati seseorang, tapi merupakan suatu hak dasar dan sakral," kata uskup Michael Hoang Duc Oanh dari provinsi Kontum dalam sebuah suratnya kepada Presiden Vietnam Truong Tan Sang, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan Ketua Majelis Nasional Nguyen Sinh Hung.
Sementara itu, pemerintah distrik beralasan bahwa mereka melakukan hal ini adalah karena "keamanan acara tersebut tidak bisa dijamin."
Namun, uskup Oanh mengatakan bahwa itu sesuatu yang mengada-ada.
Uskup Oanh mengungkapkan Katolik memang dibenci, dianiaya dan didiskriminasi oleh pihak penguasa yang menginginkan kegiatan keagamaan dibatasi di daerah tersebut.
Umat Katolik tidak diperbolehkan untuk membangun gereja dan diperintahkan mempraktekkan iman mereka di rumah saja dan tanpa pastor. "Ribuan umat Katolik di daerah ini belum menikmati kebebasan beragama selama empat puluh tahun," ungkapnya.
"Mereka tidak memiliki pastor, tidak ada gereja dan juga layanan liturgi," tambahnya.
Sebagai penutup surat, Uskup Oanh mengingatkan pemerintah agar umat Katolik diberikan kebebasan menjalankan ibadahnya dan memperoleh hidup yang layak seperti yang lainnya.
Surat tertanggal 4 April dan diposting di website keuskupan pada 8 April ini telah dikirim ke pejabat tinggi negara disana beberapa hari yang lalu.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada respon dari petinggi Vietnam terhadap surat uskup Oanh. Oleh sebabnya, mari berdoa kepada Tuhan agar melalui apa yang diungkapkan uskup Oanh tersebut, ketidakadilan yang dirasakan selama ini oleh umat Katolik maupun agama-agama lainnya di Vietnam dapat terselesaikan dengan baik.
(ucanews)
